| PP Nomor 78 Tahun 2021 TENTANG PERLINDUNGAN. KHUSUS BAGI ANAK |
|
| Keputusan Gubernur Kalbar nomor 971 tentang perubahan rombel PPDB SMA/SMK 2023 |
|
| UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK |
|
| UU-NOMOR-4-TAHUN-1997-TENTANG-PENYANDANG-CACAT |
|
| UUD Nomor 10 Tahun 2012 Tentang protokol konversi penjualan anak, prostitusi dan pornografi |
|
| UU Tahun 23 tahun 2002 Perlindungan Anak |
|
| UU Nomor 09 Tahun 2012 protokol opsional konversi hak anak |
|
| UNDANG-UNDANG-REPUBLIK-INDONESIA-NOMOR-11-TAHUN-2012-TENTANG-SISTEM-PERADILAN-PIDANA-ANAK |
|
| UNDANG-UNDANG RI Nomor 1-TAHUN-2000-TENTANG-KONVENSI-ILO-NO.-182-MENGENAI-PELARANGAN-DAN-TINDAKAN-SEGERA PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK |
|
| UNDANG-UNDANG-NOMOR-3-TAHUN-1997-TENTANG-PENGADILAN-ANAK |
|
| PP Nomor 78 Tahun 2021 ttg Perlindungan Khusus Bagi Anak |
|
| PP-No. 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Kebiri Kimia, Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Anak |
|
| PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK Nomor 43 TAHUN 2021 TENTANG KPAD KOTA PONTIANAK |
|
| PERPRES nomor 18 tahun 2014 Tentang perlindungan perempuan dan anak dalam konflik sosial |
|
| Permensos nomor 26 tahun 2018 tentang rehabilitasi-sosial dan reintegrasi-Anak Berhadapan Hukum |
|
| PERMENSOS-4-2020.Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Anak Telantar |
|
| PERMENSOS NOMOR 16 TAHUN 2019.rehabilitasi sosial |
|
| PERMEN-PPPA Nomor 8 tahun 2020 standar layanan bagi anak korban pelaku pornografi |
|
| permendikbud Nomor 82 tahun 2015 Tentang penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan pendidikan |
|
| Permen PPPA No 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KPAI |
|
| PERDA KALIMANTAN BARAT nomor 3-TAHUN-2015-TENTANG-PENYELENGGARAAN-PERLINDUNGAN-PEREMPUAN-DARI-TINDAK-KEKERASAN |
|
| PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK No.3 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK |
|
| Peraturan Ketua KPAI No. 1 th 2021 tentang Pedoman Layanan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelanggran Hak Anak |
|
| PENJELASAN ATAS-UNDANG-UNDANG-REPUBLIK-INDONESIA-NOMOR-23-TAHUN-2002-TENTANG-PERLINDUNGAN-ANAK |
|
| LAMPIRAN-UNDANG-UNDANG-RI-NOMOR-9-TAHUN-2012-TENTANG-PROTOKOL OPSIONAL KONVENSI HAK-HAK ANAK MENGENAI KETERLIBATAN ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA |
|
| PERDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT nomor 3-TAHUN-2015-TENTANG-PENYELENGGARAAN-PERLINDUNGAN-PEREMPUAN-DARI-TINDAK-KEKERASAN |
|
