Berita

KBRN, Pontianak: Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Pontianak, Niyah Nurniati menegaskan seluruh warga negara punya kewajiban untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Menurutnya berkaca dari persoalan selama ini kejahatan yang terjadi menjadi keresahan warga, terutama pelaku masih di bawah umur bahkan pelajar, maka dibutuhkan edukasi maupun sanksi terhadap pelaku kejahatan di jalanan.

Pontianak (Suara Kalbar) – Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Pontianak, Kalimantan Barat menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Penguatan Peran Guru Bimbingan Konseling dalam Pencegahan Dini Kenakalan Pelajar” pada Rabu (7/5/2025), di salah satu hotel di Kota Pontianak. Kegiatan ini menyasar guru BK tingkat SMP, SMA, dan SMK se-Kota Pontianak.

KBRN, Pontianak: Secara keseluruhan  angka perkawinan anak di Kalimantan Barat merupakan yang tertinggi di Indonesia, yakni tercatat lebih dari 10 ribu kasus. Berdasarkan Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalbar, Kabupaten Ketapang menempati urutan teratas  dengan 2.000 kasus, disusul Kabupaten Landak 1.400 kasus, Sintang 1.100 kasus dan Sambas 1.000 kasus. Fakta ini menjadi keprihatinan berbagai pihak, diantara Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Pontianak, Niyah Nurniyati yang mengharapkan perlunya inovasi dari Pengadilan Agama dan KUA setempat, termasuk peran serta masyarakat, keluarga dan orangtua untuk mengingatkan agar anak dapat bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri dan bahayanya nikah terlalu muda.

KBRN, Pontianak: Anak putus sekolah termasuk lima besar kasus yang masuk ke Komisi Perlindungan Anak Daerah atau KPAD Kota Pontianak  2024, termasuk di tahun 2025 juga masih banyak kategori anak putus sekolah. Bahkan anak yang terlibat tawuran, membawa senjata tajam dan geng motor banyak diantaranya yang statusnya tidak sekolah lagi.

KBRN, Pontianak: Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Pontianak, Niyah Nurniati mengungkapkan, jika melihat di tahun 2024 ada lima besar permasalahan perlindungan anak paling besar. Yang pertama, adalah anak berhadapan dengan hukum (ABH) terlibat tawuran, balap motor, perang sarung, perang sajam dan lainnya. Kedua, korban tindakan kekerasan seksual. 

KBRN, Pontianak: Kepedulian Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Pontianak selama ini selalu berkoordinasi dengan Polda Kalbar, Polres, bahkan Polsek di Pontianak dalam penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum atau ABH. Bahkan KPAD Pontianak sudah beberapa kali mendampingi anak di Polsek Barat dalam upaya proses deversi.

KBRN, Pontianak: Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Pontianak mengajak sekolah-sekolah se-Kota Pontianak melaksanakan sekaligus mensukseskan Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Gerakan yang didukung oleh berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta organisasi masyarakat ini untuk menumbuh-kembangkan karakter bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

Pontianak (Suara Kalbar)- Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Pontianak, Niyah Nurniyati, mengungkapkan lima program prioritas yang akan dijalankan pada 2025 untuk meningkatkan perlindungan dan pengawasan terhadap anak di Pontianak.