Berita

KBRN, Pontianak: Berdasarkan hasil monitoring Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Pontianak bersama KPA RI bidang Pendidikan,  telah menemukan beberapa makanan kurang layak dimakan pada awal program makan bergizi gratis (MBG). Tetapi seiring perkembangan MBG di Kota Pontianak terpantau semakin baik, dan jika pun ada riak-riak permasalahan dapat segera diselesaikan. 

KBRN, Pontianak: Komitmen Presiden RI Prabowo Subianto sangat relevan dengan Perda Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Ketahanan Keluarga. Tinggal bagaimana peran keluarga atau ketahanan keluarga ini benar-benar dioptimalkan karena berbagai faktor.

PONTIANAK POST - Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Pontianak, Niyah Nurniyati mengungkapkan, penanganan kasus terhadap anak periode Januari hingga April didominasi dengan anak berhadapan hukum dan kekerasan seksual.

Pontianak, Sonora.ID – Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional (HAN) ke-41 tahun 2025, Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Pontianak menggelar peringatan HAN bertema "Anak Hebat, Indonesia Kuat Menuju Indonesia Emas 2045". Kegiatan berlangsung di Aula Rumah Dinas Wali Kota Pontianak. Selasa, (5/8/2025).

Tim gabungan yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pontianak, Dinas P2KBP3A, Dinas Pendidikan, Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD), pihak kecamatan, kelurahan, kepolisian, Koramil, serta pendamping anak melakukan sosialisasi Peraturan Wali Kota (Perwa) Pontianak Nomor 22 Tahun 2025 tentang pembatasan jam malam anak. Hasilnya, ditemukan sebanyak 66 anak berada di luar rumah pada 28 titik lokasi di wilayah Pontianak Barat.

Pontianak (Suara Kalbar) – Pemerintah Kota Pontianak resmi memberlakukan Peraturan Wali Kota (Perwa) Pontianak Nomor 22 Tahun 2025 tentang Pembatasan Jam Malam Anak. Dalam aturan tersebut, anak-anak di bawah usia 18 tahun dilarang berada di luar rumah pada pukul 22.00 hingga 04.00 WIB tanpa pendampingan orang tua atau wali.

KBRN, Pontianak: Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Pontianak, Niyah Nurniati menegaskan seluruh warga negara punya kewajiban untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Menurutnya berkaca dari persoalan selama ini kejahatan yang terjadi menjadi keresahan warga, terutama pelaku masih di bawah umur bahkan pelajar, maka dibutuhkan edukasi maupun sanksi terhadap pelaku kejahatan di jalanan.

Pontianak (Suara Kalbar) – Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Pontianak, Kalimantan Barat menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Penguatan Peran Guru Bimbingan Konseling dalam Pencegahan Dini Kenakalan Pelajar” pada Rabu (7/5/2025), di salah satu hotel di Kota Pontianak. Kegiatan ini menyasar guru BK tingkat SMP, SMA, dan SMK se-Kota Pontianak.