Pontianak (Suara Kalbar)- Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Pontianak, Kalimantan Barat, telah memberikan edukasi kepada lebih dari 15.000 pelajar di berbagai sekolah. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran terkait perlindungan anak dan mencegah kekerasan serta pelanggaran hak-hak anak di lingkungan pendidikan.

Pontianak (ANTARA) - Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Pontianak, Kalimantan Barat sejak awal 2024 hingga kini sudah menerbitkan 20 rekomendasi terkait penanganan persoalan perebutan hak asuh anak.

WARTA PONTIANAK - Kenakalan anak-anak di Kota Pontianak sudah semakin mengkhawatirkan. Selain terlibat geng motor, aksi tawuran bahkan terlibat pula pengeroyokan dan penusukan dengan senjata tajam.

Pontianak, Sonora.ID - Dari data Penanganan anak oleh KPAD Kota Pontianak, Bulan Januari sampai dengan Agustus 2024, kasus Anak Berkonflik Hukum menunjukkan angka paling yang tinggi yaitu 60 kasus (39,47 persen) dari kasus anak lainnya. Setelah kasus Anak Berkonflik Hukum, diikuti di kedua tertinggi yaitu Kejahatan Seksual sebanyak 34 kasus (22,37 persen), dan kasus Hak Asuh Anak dan Perlindungan pendidikan dengan jumlah 16 kasus (10.53 persen).

Penandatanganan MoU atau naskah kesepakatan bersama antara KPAD Kota Pontianak dengan Baznas Kota Pontianak di saksikan oleh PJ walikota Pontianak Bapak Drs. Ani Sofyan, MM pada kegiatan pendistribusian Program Like Sedekah Jum'at berupa 1.000 Paket perlengkapan Sekolah untuk anak-anak di Kota Pontianak. 

Dalam rangka mengoptimalkan peran dan tugas KPAD Kota Pontianak, seluruh jajaran KPAD Kota Pontianak lakukan audensi dengan Walikota Pontianak pada Rabu, 9 November 2022.

PONTIANAK. Setelah melalui berbagai macam proses tahapan seleksi, kini secara resmi Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Pontianak Periode 2022 – 2026 telah dikukuhkan oleh Walikota Pontianak Edi Kamtono pada selasa, 1 November 2022 di Hotel Mercure Pontianak.