KBRN, Pontianak: Hak sipil anak merujuk pada hak-hak yang melekat pada setiap anak sebagai individu dalam masyarakat. Ini termasuk hak-hak dasar seperti hak atas pendidikan, kesehatan, keselamatan, dan perlindungan dari segala bentuk eksploitasi dan diskriminasi.
Read MorePontianak (Suara Kalbar)- Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Niyah Nurniyati, menyatakan bahwa kasus kenakalan remaja menjadi fokus perhatian lembaganya karena masuk dalam kategori perlindungan khusus.
Read MorePontianak (ANTARA) - Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Niyah Nurniyati mengatakan bahwa kenakalan remaja masuk kasus perlindungan khusus dan akan menjadi perhatian bagi lembaganya.
Read MoreTRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ketua KPAD Kota Pontianak Niyah Nurniyati mengatakan pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan koordinasi terhadap semua stakeholder terkait guna menyikapi perkembangan Kamtibmas di Kota Pontianak yang melibatkan anak.
Read MoreKBRN, Pontianak: Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Pontianak meminta kepada kepolisian untuk menertibkan konvoi remaja bersajam yang beraksi di Kota Pontianak, Senin (19/2/2024).
Read MorePONTIANAK - Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Pontianak menemukan pelibatan anak pada kegiatan kampanye partai politik maupun pasangan calon presiden dan wakil presiden di masa kampanye Pemilu 2024.
Read MoreKBRN, Pontianak: Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Pontianak mencatat selama Januari 2024 banyak menangani kasus perebutan hak asuh anak dan anak beradapan dengan hukum (ABH), kekerasan seksual dan terduga Napza. Untuk kasus perebutan hak asuh anak (HAA) ada 7 kasus, kekerasan seksual 4 kasus dan terduga Nafza 4 kasus. Dari beberapa kasus yang ditangani ini yang teratas adalah perebutan hak asuh anak.
Read MoreKBRN, Pontianak: Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Pontianak mengapresiasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KB P3A) dan DPRD Kota Pontianak yang telah menginisiasi perehaban gedung eks Puskesmas Karya Mulia menjadi kantor resmi KPAD Pontianak.
Read More