Berita

Pontianak (ANTARA) - Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Niyah Nurniyati mengatakan bahwa kenakalan remaja masuk kasus perlindungan khusus dan akan menjadi perhatian bagi lembaganya.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ketua KPAD Kota Pontianak Niyah Nurniyati mengatakan pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan koordinasi terhadap semua stakeholder terkait guna menyikapi perkembangan Kamtibmas di Kota Pontianak yang melibatkan anak.

KBRN, Pontianak: Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Pontianak meminta kepada kepolisian untuk menertibkan konvoi remaja bersajam yang beraksi di Kota Pontianak, Senin (19/2/2024).​

PONTIANAK - Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Pontianak menemukan pelibatan anak pada kegiatan kampanye partai politik maupun pasangan calon presiden dan wakil presiden di masa kampanye Pemilu 2024.

KBRN, Pontianak: Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Pontianak mencatat selama Januari 2024 banyak menangani kasus perebutan hak asuh anak dan anak beradapan dengan hukum (ABH), kekerasan seksual dan terduga Napza. Untuk kasus perebutan hak asuh anak (HAA) ada 7 kasus, kekerasan seksual 4 kasus dan terduga Nafza 4 kasus. Dari beberapa kasus yang ditangani ini yang teratas adalah perebutan hak asuh anak.

KBRN, Pontianak: Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Pontianak mengapresiasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KB P3A) dan DPRD Kota Pontianak yang telah menginisiasi perehaban gedung eks Puskesmas Karya Mulia menjadi kantor resmi KPAD Pontianak.

KBRN, Pontianak: Pelaksanaan pesta demokrasi tahun 2024 sudah semakin dekat. Sehingga kegiatan kampanye juga sudah semakin marak dilakukan oleh masing-masing paslon dan partai politik untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Pontianak, Niyah Nurniyati mengatakan berkenan dengan pelaksanaan pesta demokrasi tahun 2024 yang semakin dekat, KPAD Kota Pontianak mengajak semua pihak khususnya peserta pemilu dan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam melakukan pengawasan dan pencegahan terjadinya pelanggaran hak anak.